Ekasulistiyana.web.id – Apakah kamu sedang bingung mengenai siapa yang harus memotong PPh 23? PPh 23 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh pihak tertentu dalam beberapa jenis transaksi. Pada artikel ini, kamu akan mempelajari siapa yang bertanggung jawab untuk memotong PPh 23 dan bagaimana perhitungannya dilakukan.
Dalam dunia perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 23 atau yang sering disingkat PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak yang sering dikenakan pada berbagai transaksi. PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam bentuk sewa, penggunaan, atau hak atas harta.
Tentang PPh 23
PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan oleh pemotong pajak atau biasa disebut dengan nama Withholding Tax. Pajak ini diberlakukan atas berbagai transaksi yang terkait dengan penggunaan jasa atau pengalihan hak atas harta. PPh 23 dikenakan secara langsung pada saat transaksi dilakukan dan akan dipotong oleh pemotong pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada penerima penghasilan.
Besaran PPh 23
Besaran tarif PPh 23 adalah sebesar 2% dari nilai bruto pembayaran. Besaran tarif ini akan dihitung dari nilai total pembayaran sebelum dipotong PPh 23. Namun, besaran tarif PPh 23 dapat berubah tergantung pada ketentuan yang berlaku di negara atau wilayah dimana transaksi dilakukan.
Siapa yang Memotong PPh 23?
PPh 23 harus dipotong oleh pemotong pajak yang merupakan pihak yang memberikan pembayaran kepada penerima penghasilan. Pemotong pajak harus merupakan badan usaha, instansi pemerintah, atau pihak lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemotong pajak yang sah.
Contoh Pemotong PPh 23
| No | Nama Pemotong Pajak | Jenis Pembayaran |
|---|---|---|
| 1 | PT ABC | Pembayaran Sewa Gedung |
| 2 | Pemerintah Kota XYZ | Pembayaran Jasa Konsultan |
| 3 | CV 123 | Pembayaran Royalti |
| 4 | PT DEF | Pembayaran Pengalihan Hak Atas Tanah |
Keuntungan dan Kerugian PPh 23
Keuntungan dari PPh 23 adalah sumber pendapatan bagi negara dan dapat membantu mengurangi beban fiskal pada penerima penghasilan. Selain itu, aplikasi PPh 23 juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi yang terkait dengan penggunaan jasa atau pengalihan hak atas harta. Namun, kerugian dari PPh 23 adalah adanya potongan pajak yang harus dibayarkan oleh penerima penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima dapat berkurang.
Kesimpulan
PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam bentuk sewa, penggunaan, atau hak atas harta. Besaran tarif PPh 23 adalah sebesar 2% dari nilai bruto pembayaran dan harus dipotong oleh pemotong pajak yang sah. Meskipun memiliki keuntungan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan pengawasan terhadap transaksi, PPh 23 juga memiliki kerugian yaitu adanya potongan pajak pada penerima penghasilan.
5 Hal yang Wajib Diketahui Mengenai PPh 23 Dipotong Oleh Siapa
PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan non-pengusaha yang menerima pembayaran dari pihak ketiga.
PPh 23 biasanya dipotong oleh pembeli atau pihak ketiga yang membayar penghasilan kepada non-pengusaha. Namun, terdapat beberapa jenis transaksi yang tidak dikenakan PPh 23, seperti pembebanan bunga, royalti, dan sewa.
PPh 23 juga tidak dikenakan pada transaksi antara anggota keluarga dan transaksi di bursa efek.
PPh 23 yang telah dipotong akan menjadi kredit pajak bagi penerima penghasilan. Kredit pajak ini dapat digunakan untuk membayar pajak penghasilan yang terutang pada tahun berikutnya.
PPh 23 juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan dalam Bentuk Pembayaran atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Jasa Konstruksi.
FAQs PPh 23 Dipotong Oleh Siapa
Apa itu PPh 23?
PPh 23 atau Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dari pihak lain yang bukan Wajib Pajak. PPh 23 berlaku untuk sejumlah penghasilan seperti bunga deposito, royalti, sewa, dan jasa teknis.
Siapa yang harus memotong PPh 23?
Menurut aturan perpajakan, pihak-pihak tertentu yang membayar penghasilan kepada Wajib Pajak (WP) wajib untuk memotong PPh 23. Pihak-pihak tersebut antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, dan individu non-WP yang membayar jasa teknis atau sewa aset kepada WP.
Bagaimana cara menghitung PPh 23?
Untuk menghitung PPh 23, pemotong harus memperhatikan tarif pajak yang berlaku dan nilai penghasilan bruto yang diterima WP. Tarif PPh 23 sendiri sebesar 15% dari penghasilan bruto yang diterima, kemudian akan dikurangi dengan biaya pengurang sesuai ketentuan perpajakan.
Apakah PPh 23 bisa dikurangkan dari pajak penghasilan tahunan (PPh 21)?
Ya, PPh 23 bisa dikurangkan dari pajak penghasilan tahunan (PPh 21) Wajib Pajak. Namun, pengurangan PPh 23 dalam PPh 21 hanya bisa dilakukan jika WP telah melaporkan pembayaran PPh 23 pada saat membuat laporan PPh 21. Selain itu, pengurangan PPh 23 dalam PPh 21 hanya bisa dilakukan jika PPh 23 tersebut masih dalam masa penghitungan pajak.
Apa sanksi yang diberikan jika ada pemotong yang tidak memotong PPh 23 pada saat membayar penghasilan?
Ada sanksi administratif dan sanksi pidana yang diberikan jika pemotong tidak memotong PPh 23 pada saat membayar penghasilan ke WP. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak dipotong, dan sanksi pidana dapat berupa denda atau kurungan.
Jangan lupa untuk selalu memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi dan masalah pajak di kemudian hari.