Ekasulistiyana.web.id – PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah salah satu jenis pegawai yang diangkat oleh pemerintah dengan menggunakan perjanjian kerja tertentu. Pada umumnya, PPPK diangkat untuk mengisi posisi yang sifatnya tidak tetap atau hanya bersifat sementara. Namun, ada kalanya terjadi beberapa permasalahan yang membuat pemerintah harus memutus kontrak dengan pegawai PPPK. Lalu, apakah PPPK bisa diputus kontrak? Simak pembahasannya di bawah ini.
Tips dan Trik Mengetahui Apakah PPPK Bisa Diputus Kontrak
Apa Itu PPPK?
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah salah satu jenis pegawai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PPPK sendiri memiliki status sebagai pegawai negeri, namun berbeda dengan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada umumnya yang diangkat melalui jalur tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.
Bisakah PPPK Diputus Kontrak?
Sebagaimana halnya pegawai pada umumnya, PPPK juga dapat mengalami pemutusan kontrak kerja sebelum masa kontrak berakhir. Namun, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan hal ini.
Alasan Pemutusan Kontrak PPPK
Pemutusan kontrak PPPK dapat dilakukan jika terdapat beberapa alasan, antara lain:
| No | Alasan |
|---|---|
| 1 | PPPK tidak memenuhi ketentuan persyaratan |
| 2 | PPPK melakukan pelanggaran disiplin |
| 3 | PPPK mengundurkan diri |
| 4 | PPPK tidak mampu lagi melaksanakan tugas akibat sakit atau cacat tetap |
| 5 | PPPK meninggal dunia |
Prosedur Pemutusan Kontrak PPPK
Prosedur pemutusan kontrak PPPK sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun prosedur tersebut antara lain:
- Pemberian surat pemberitahuan pemutusan kontrak kerja oleh pihak yang berwenang
- Pemberian kesempatan kepada PPPK untuk memberikan tanggapan atas pemutusan kontrak
- Pembuatan berita acara pemutusan kontrak kerja
- Pemberian surat keputusan pemutusan kontrak kerja oleh pihak yang berwenang
Konsekuensi Pemutusan Kontrak PPPK
Adapun beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi akibat pemutusan kontrak PPPK, antara lain:
- PPPK tidak akan menerima gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima selama masa kerja yang belum diselesaikan
- PPPK tidak akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang seharusnya diterima setelah menyelesaikan masa kerja
- PPPK tidak dapat mengajukan kembali sebagai PPPK di instansi yang sama selama 2 tahun ke depan
Dengan mengetahui hal-hal di atas, diharapkan PPPK dan instansi yang menaungi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, PPPK juga diharapkan dapat memperhatikan kinerjanya agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan pemutusan kontrak kerja sebelum masa kontrak berakhir.
Putusan Kontrak PPPK: Apakah Mungkin?
PPPK dapat di Putus Kontrak
Sebagai seorang PPPK, apakah Anda mengetahui bahwa kontrak Anda bisa diakhiri sebelum waktu yang ditentukan? Ya, Anda benar. Kontrak PPPK dapat diakhiri oleh pihak yang berwenang jika terdapat pelanggaran atau kesalahan oleh pihak PPPK.
Penyebab Putusan Kontrak PPPK
Penyebab utama putusan kontrak PPPK adalah pelanggaran kontrak, pelanggaran hukum dan ketetapan hukum, kesalahan dalam pelaksanaan tugas, dan kinerja yang buruk. Pelanggaran kontrak mencakup ketidakpatuhan terhadap persyaratan kontrak, seperti ketidakhadiran tanpa alasan, keterlambatan dalam penyerahan dokumen, dan pelanggaran lainnya.
Pelanggaran hukum dan ketetapan hukum mencakup tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, jika seorang PPPK terlibat dalam praktik korupsi atau tindakan ilegal lainnya, kontraknya dapat diakhiri.
Kesalahan dalam pelaksanaan tugas mencakup ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan atau tindakan yang merugikan kinerja organisasi. Kinerja buruk juga dapat menjadi alasan untuk mengakhiri kontrak PPPK.
Prosedur Putusan Kontrak PPPK
Sebelum mengakhiri kontrak PPPK, pihak yang berwenang harus mengikuti prosedur tertentu. Prosedur ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh PPPK. Namun, langkah-langkah umum yang harus diikuti adalah sebagai berikut:
| No | Prosedur |
|---|---|
| 1 | Pemberitahuan tertulis kepada PPPK mengenai pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan |
| 2 | Memberikan kesempatan kepada PPPK untuk memberikan tanggapan atau pembelaan |
| 3 | Memutuskan apakah kontrak akan diakhiri atau tidak |
| 4 | Memberikan pemberitahuan tertulis kepada PPPK mengenai keputusan untuk mengakhiri kontrak |
PPPK juga memiliki hak untuk memberikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan tersebut. Namun, jika setelah evaluasi pihak yang berwenang menemukan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PPPK memang benar adanya, maka kontrak dapat diakhiri.
Akibat Putusan Kontrak PPPK
Akibat dari putusan kontrak PPPK adalah berakhirnya kontrak kerja antara PPPK dan instansi yang mempekerjakan. Selain itu, PPPK juga tidak akan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apapun dari pihak yang berwenang. Hal ini dapat merugikan PPPK, terutama jika ia bergantung pada penghasilan dari pekerjaan tersebut.
Jadi, sebagai seorang PPPK, sangat penting untuk mematuhi kontrak kerja dan peraturan yang berlaku. Jangan melakukan pelanggaran atau kesalahan apapun yang dapat merugikan kinerja organisasi. Jika ada masalah atau ketidaksepakatan, segera laporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mencari solusi yang tepat.
Penjelasan Mengenai Kemungkinan Putus Kontrak PPPK
Apa Itu PPPK?
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Bagaimana Cara Mendapatkan Status PPPK?
PPPK dapat diangkat melalui beberapa jalur, yaitu seleksi penerimaan PPPK, pemindahan status pegawai dari PNS atau CPNS ke PPPK, dan perpanjangan kerja kontrak pegawai non-PNS yang masa kontraknya telah habis.
Apakah PPPK Bisa di Putus Kontrak?
Ya, PPPK bisa di putus kontrak. Namun, putus kontrak tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan. Menurut Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, PPPK dapat di putus kontrak oleh instansi pemerintah jika:
- PPPK melakukan pelanggaran disiplin
- PPPK berhalangan tetap melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan
- PPPK mengundurkan diri
- PPPK meninggal dunia
Bagaimana Jika PPPK di Putus Kontrak Karena Pelanggaran Disiplin?
Jika PPPK di putus kontrak karena pelanggaran disiplin, maka PPPK tidak berhak atas penghargaan dan/atau penghasilan selama masa kerja. Selain itu, PPPK juga tidak bisa mengajukan permohonan untuk diangkat kembali sebagai PPPK atau PNS selama 5 tahun sejak putus kontrak.
Bagaimana Jika PPPK di Putus Kontrak Karena Berhalanga
n Tetap Melaksanakan Tugas Lebih dari 6 Bulan?
Jika PPPK di putus kontrak karena berhalangan tetap melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan, maka PPPK berhak atas penghargaan dan/atau penghasilan sampai dengan akhir bulan ke-6. Selain itu, PPPK juga bisa mengajukan permohonan untuk diangkat kembali sebagai PPPK atau PNS setelah berhalangan tetap tersebut telah berakhir.
Bagaimana Jika PPPK Mengundurkan Diri?
Jika PPPK mengundurkan diri, maka PPPK tidak berhak atas penghargaan dan/atau penghasilan selama masa kerja. Namun, PPPK masih bisa mengajukan permohonan untuk diangkat kembali sebagai PPPK atau PNS di kemudian hari.
Bagaimana Jika PPPK Meninggal Dunia?
Jika PPPK meninggal dunia, maka ahli waris PPPK berhak atas penghargaan dan/atau penghasilan selama masa kerja PPPK.
Dalam kesimpulannya, PPPK bisa di putus kontrak dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah. Jika PPPK di putus kontrak karena pelanggaran disiplin atau berhalangan tetap melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan, PPPK memiliki hak yang berbeda atas penghargaan dan/atau penghasilan. Namun, PPPK masih bisa mengajukan permohonan untuk diangkat kembali sebagai PPPK atau PNS di kemudian hari.
