Ekasulistiyana.web.id – Anda pasti pernah mendengar bahwa Upah Minimum Regional (UMR) merupakan standar gaji yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Namun, seringkali terdapat perusahaan yang memberikan gaji di bawah UMR. Lalu, apakah gaji dibawah UMR legal?
Apakah Gaji Dibawah UMR Legal?
Banyak pekerja di Indonesia yang memperoleh gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Terlebih lagi, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dan harus memangkas gaji karyawan mereka. Namun pertanyaannya adalah, apakah gaji dibawah UMR legal?
Memahami Konsep Upah Minimum Regional (UMR)
UMR adalah pemberian upah minimun yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk masing-masing provinsi. UMR ditujukan untuk menjamin kebutuhan hidup layak bagi pekerja di Indonesia. Setiap tahunnya, pemerintah daerah menetapkan besaran UMR yang berlaku untuk satu tahun ke depan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja di Indonesia berhak mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jika perusahaan memberikan gaji di bawah UMR, maka dapat saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja tersebut.
UMR Sebagai Batas Minimal Upah
UMR merupakan batas minimal upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Namun, hal ini tidak berarti perusahaan tidak diperbolehkan memberikan upah yang lebih rendah dari UMR. Perusahaan yang memberikan upah di bawah UMR harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan bisnis sehingga pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Apabila perusahaan memberikan upah di bawah UMR, maka perlu dilakukan kesepakatan bersama antara perusahaan dan karyawan mengenai pengurangan upah tersebut. Adapun prosedur pengurangan upah dapat dilakukan melalui ajuan ke pengadilan hubungan industrial dengan alasan dan bukti yang jelas dan kuat.
Peran Pengawasan Pemerintah
Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan UMR di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan UMR dan tidak memberikan upah yang lebih rendah dari UMR. Adapun sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran UMR dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.
Karyawan juga berperan penting dalam melindungi hak asasinya jika perusahaan memberikan upah yang kurang dari UMR. Karyawan dapat melaporkan perusahaan dan meminta bantuan dari serikat pekerja atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja.
Kesimpulan
Gaji dibawah UMR tidak secara tegas ditetapkan sebagai ilegal tetapi dapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan jika pekerjaan tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Sebagai upaya mencegah hal tersebut, maka peran pengawasan pemerintah dan partisipasi aktif karyawan dalam melindungi hak-haknya sangat penting.
Apakah Gaji Dibawah UMR Legal?
Apa itu UMR?
UMR atau Upah Minimum Regional adalah jumlah gaji minimum yang harus diterima oleh para pekerja di suatu wilayah tertentu. UMR ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun dan bersifat mengikat bagi seluruh perusahaan di wilayah tersebut.
Berapa jumlah UMR saat ini?
Jumlah UMR berbeda-beda setiap tahunnya dan tergantung pada wilayah tempat kerja. Hingga tahun 2021, UMR tertinggi ada di DKI Jakarta dengan jumlah sebesar 4.276.349 rupiah per bulan.
Apakah perusahaan memiliki kewajiban membayar gaji sesuai UMR?
Ya, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji sesuai dengan UMR yang berlaku di wilayah tempat kerja. Perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR dapat dikenakan sanksi berupa denda atau tuntutan hukum dari pekerja.
Apakah gaji dibawah UMR legal?
Tidak, gaji dibawah UMR tidak legal karena melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, wajib bagi perusahaan untuk membayar gaji sesuai dengan UMR yang berlaku di wilayah tempat kerja.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan gaji dibawah UMR?
Pekerja dapat mengkonsultasikan masalah ini ke pihak HRD perusahaan atau mencari bantuan dari pihak pengawasan tenaga kerja. Jika tidak ada solusi yang ditemukan, dapat membawa masalah ini ke pengadilan atau badan arbitrase tenaga kerja untuk mencari keadilan.
Jadi, wajib bagi perusahaan untuk membayar gaji sesuai dengan UMR yang berlaku di wilayah tempat kerja. Jika Anda sebagai pekerja merasa bahwa gaji yang diberikan tidak sesuai dengan UMR yang berlaku, segera cari bantuan untuk menyelesaikan masalah ini.
