Pemecatan merupakan salah satu tindakan yang dapat diambil oleh pihak militer terhadap anggotanya yang melanggar hukum. Salah satu penyebab anggota TNI diberhentikan dari Dinas Keprajuritan atau DKP adalah karena dijatuhi pidana tambahan pemecatan oleh hakim di pengadilan. Pemecatan ini dapat diberikan oleh hakim sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.
Selain itu, terdapat penyebab lain, yaitu mengacu pada hukum tata usaha militer atau administrasi prajurit dan hukum disiplin prajurit. Bagi anggota TNI yang melanggar hukum tata usaha militer atau hukum disiplin prajurit, maka mereka dapat diberhentikan dari Dinas Keprajuritan atau DKP. Tindakan pemecatan ini dapat diberikan oleh atasan langsung anggota TNI yang bersangkutan.
Pemecatan juga dapat diberikan oleh pihak militer jika anggota TNI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik atau tata tertib yang berlaku di militer. Misalnya, jika anggota TNI terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan, seperti minum alkohol, menggunakan narkoba, atau bertindak kasar terhadap rekan sejawatnya, maka pihak militer dapat memberikan pidana tambahan pemecatan.
Selain itu, pemecatan juga dapat diberikan oleh pihak militer jika anggota TNI tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Misalnya, jika anggota TNI tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, atau jika anggota TNI terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik atau tata tertib yang berlaku di militer, maka pihak militer dapat memberikan pidana tambahan pemecatan.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab anggota TNI diberhentikan dari Dinas Keprajuritan atau DKP, yaitu dijatuhi pidana tambahan pemecatan oleh hakim di pengadilan, melanggar hukum tata usaha militer atau administrasi prajurit dan hukum disiplin prajurit, serta melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik atau tata tertib yang berlaku di militer.
Tindakan pemecatan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggota TNI yang diberhentikan benar-benar telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, anggota TNI dapat terhindar dari pemecatan yang tidak adil. 16 Sep 2022.
