Ekasulistiyana.web.id – Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, negara-negara mana saja yang menjadi destinasi utama bagi TKI? Berikut ini adalah data dan fakta terbaru tentang TKI paling banyak dimana.
: Mencari tahu TKI paling banyak dimana? Simak data dan fakta terbaru tentang negara-negara destinasi TKI terbanyak di dunia.-
: TKI, Tenaga Kerja Indonesia, destinasi TKI, negara destinasi TKI terbanyak-
Indonesia Menjadi Negara Paling Banyak Mengirimkan TKI di Dunia
Indonesia sejak lama adalah salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di dunia. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2020, terdapat sekitar 4,3 juta orang TKI yang tersebar di berbagai negara di luar Indonesia.
Negara-negara yang paling banyak menampung TKI dari Indonesia adalah Malaysia, Saudi Arabia, Hong Kong, Singapura, dan Taiwan. Di Malaysia, terdapat sekitar 2 juta TKI Indonesia yang bekerja di berbagai sektor, termasuk di sektor konstruksi, perawatan rumah tangga, dan perkebunan. Sementara itu, di Saudi Arabia, terdapat sekitar 1,2 juta TKI Indonesia yang bekerja di sektor perminyakan, konstruksi, dan perawatan rumah tangga.
Sebagai negara pengirim TKI terbesar di dunia, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan terkait TKI, seperti penyalahgunaan hak-hak TKI, terutama terkait dengan upah yang tidak dibayarkan, kondisi kerja yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan hukum bagi TKI. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus meningkatkan regulasi dan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri.
Terkait dengan kondisi pandemi Covid-19, pandemi ini berdampak sangat besar bagi para TKI yang bekerja di luar negeri. Banyak TKI yang terpaksa kehilangan pekerjaannya atau dipulangkan ke Indonesia karena perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, peran TKI dalam membangun perekonomian Indonesia masih sangat penting dan harus terus dijaga oleh pemerintah Indonesia.