Ekasulistiyana.web.id – Koperasi adalah sebuah badan hukum yang dibentuk oleh orang yang memiliki kesamaan kepentingan dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial bersama. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi. Mengapa penting untuk menjaga dasar hukum koperasi? Karena tanpa dasar hukum yang kuat, keberlangsungan koperasi bisa terancam.
Dasar Hukum Koperasi
| No | Undang-Undang | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 | 1992 |
| 2 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 | 2012 |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 | 1997 |
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 | 2012 |
| 5 | Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 05/Per/M.KUKM/III/2006 | 2006 |
Dasar hukum koperasi di Indonesia terdiri dari beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Selain itu, terdapat juga beberapa peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM juga memiliki andil dalam menjaga keberlangsungan koperasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 05/Per/M.KUKM/III/2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Koperasi.
Pentingnya Menjaga Dasar Hukum Koperasi
Menjaga dasar hukum koperasi sangatlah penting karena hal tersebut akan berdampak pada keberlangsungan koperasi itu sendiri. Jika dasar hukum koperasi tidak dipatuhi, maka koperasi bisa dianggap melanggar hukum dan berpotensi dikenai sanksi oleh pihak yang berwajib. Selain itu, keberadaan koperasi juga bisa menjadi tidak stabil karena tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat.
Sebagai anggota koperasi, kita juga perlu mengetahui dasar hukum koperasi agar kita bisa mematuhi semua aturan yang ada. Dengan mematuhi aturan tersebut, kita juga ikut menjaga keberlangsungan koperasi. Jadi, mari kita semua bersama-sama menjaga dasar hukum koperasi agar koperasi yang kita miliki bisa terus berjalan dan memberikan manfaat bagi semua anggotanya.
Dasar Hukum Koperasi yang Perlu Diketahui
-
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
UU tersebut merupakan undang-undang yang menjadi landasan bagi koperasi di Indonesia. Dalam UU tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi, pengurus koperasi, serta tujuan dan manfaat koperasi bagi masyarakat.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Koperasi
Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan yang mengatur lebih rinci mengenai pengelolaan koperasi, mulai dari pengurus koperasi, anggota koperasi, hingga pengurus koperasi.
-
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 199/Kep/M.KUKM/12/2002 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Koperasi Serba Usaha
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut menjelaskan tentang pembentukan dan pelaksanaan koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha merupakan jenis koperasi yang menawarkan semua jenis produk atau jasa.
-
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 184/Kep/M.KUKM/7/2001 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut mengatur mengenai pengawasan koperasi oleh pemerintah. Dalam pengawasan koperasi, pemerintah memiliki peran penting untuk mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
APAKAH KOPERASI BERPOTENSI MELAKUKAN PENYIMPANGAN HUKUM? | Video
Dasar Hukum Koperasi di Indonesia
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan dan kesamaan dalam usaha ekonomi berdasarkan prinsip koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi dasar hukum koperasi di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran koperasi, serta memberikan kebebasan bagi koperasi untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip koperasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengawasan Koperasi juga menjadi dasar hukum koperasi di Indonesia. Peraturan ini mengatur mengenai tugas, wewenang, serta kewajiban instansi pemerintah dalam mengawasi koperasi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga memberikan dasar hukum bagi koperasi. Pasal 34 dari Undang-Undang ini mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha untuk tidak melakukan diskriminasi ras dan etnis.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2006
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi di Indonesia juga menjadi dasar hukum koperasi di Indonesia. Peraturan ini mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan koperasi serta memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, koperasi juga harus memperhatikan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan bidang usahanya, seperti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan lingkungan hidup. Dengan mematuhi dasar hukum yang ada, koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan.
| Dasar Hukum Koperasi | Undang-Undang/Peraturan |
|---|---|
| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 | Perkoperasian |
| Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 | Pengawasan Koperasi |
| Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis |
| Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2006 | Pembinaan dan Pengembangan Koperasi di Indonesia |