Ekasulistiyana.web.id – Sebuah koperasi terdiri dari beberapa orang yang membentuk badan hukum dengan tujuan melayani kebutuhan anggota sesuai dengan prinsip koperasi. Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa pengurus yang bertanggung jawab memimpin koperasi. Namun, apakah seorang pengurus koperasi boleh merangkap jabatan lain di dalam koperasi tersebut?
Apakah Pengurus Koperasi Bisa Merangkap Jabatan?
Koperasi adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan, demokrasi, ekonomi partisipatif, dan keadilan sosial. Koperasi juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang menetapkan kebijakan dan tata cara pengelolaan koperasi di Indonesia.
Salah satu unsur penting dalam pengelolaan koperasi adalah pengurus koperasi. Pengurus koperasi bertanggung jawab atas keberlangsungan dan keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, terkadang muncul pertanyaan apakah pengurus koperasi bisa merangkap jabatan di dalam koperasi yang sama atau bahkan di koperasi yang berbeda?
Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus koperasi terdiri dari pengurus inti dan pengurus pelaksana. Pengurus inti terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Sedangkan pengurus pelaksana terdiri dari pengawas dan manajer atau pengelola usaha koperasi. Dalam pengaturan ini tidak terdapat larangan bagi pengurus koperasi untuk merangkap jabatan sebagai pengurus inti dan pelaksana sekaligus.
Namun, hal ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Jika pengurus merangkap jabatan, maka perlu mempertimbangkan aspek hukum dan pengelolaan koperasi secara profesional. Seperti misalnya, pengurus koperasi yang menjabat sebagai bendahara koperasi sekaligus menjadi pengurus inti koperasi lain harus memastikan agar keuangan koperasi tersebut tidak bercampur aduk dan terpisah dengan keuangan pribadinya.
Selain itu, pengurus koperasi juga harus mampu membagi waktu dan konsentrasinya dengan baik antara koperasi yang satu dengan yang lain. Jangan sampai merugikan kinerja koperasi karena kesibukan pengurus yang terbagi-bagi. Sebaiknya, jika ingin merangkap jabatan, pengurus koperasi harus memastikan bahwa jabatan yang diemban dapat disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai pengurus di masing-masing koperasi.
Dalam pengaturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan yang melarang pengurus koperasi untuk merangkap jabatan. Namun, pengurus koperasi harus selalu memperhatikan profesionalitas dan kepentingan koperasi demi keberlangsungan dan keberhasilan koperasi tersebut.
Apakah Pengurus Koperasi Bisa Merangkap Jabatan?
Perangkat Desa Dilarang Untuk Merangkap Jabatan | Video
Jabatan Pengurus Koperasi dan Kemungkinan Merangkap Jabatan
Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang memiliki kesamaan kebutuhan dan aspirasi ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, pengurus koperasi memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola koperasi secara profesional dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Tugas dan wewenang tersebut meliputi pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan koperasi, dan pemberian arahan serta pengawasan terhadap karyawan koperasi.
Apakah Pengurus Koperasi Boleh Merangkap Jabatan ?
Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pengurus koperasi boleh merangkap jabatan ? Berdasarkan Undang-Undang Koperasi, pengurus koperasi memang diizinkan untuk merangkap jabatan dengan syarat bahwa jabatan lain tersebut tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki sebagai pengurus koperasi.
Misalnya, seorang pengurus koperasi tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai manajer di sebuah bank yang menjadi mitra koperasi tersebut. Hal ini dapat mengarah pada konflik kepentingan dan dapat merugikan koperasi itu sendiri.
Apa Keuntungan dan Kerugian dari Merangkap Jabatan ?
Mengenai keuntungan dan kerugian dari merangkap jabatan sebagai pengurus koperasi, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Keuntungan dari merangkap jabatan antara lain dapat menghemat biaya operasional koperasi karena tidak perlu mempekerjakan orang lain untuk mengisi jabatan tersebut. Selain itu, dengan merangkap jabatan sebagai pengurus koperasi, seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan pengelolaan koperasi secara menyeluruh.
Namun, di sisi lain, merangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan koperasi. Pengurus koperasi yang merangkap jabatan dapat kehilangan fokus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengurus koperasi sehingga pengelolaan koperasi yang profesional dan efektif menjadi terganggu.
Bagaimana Cara Mencegah Terjadinya Konflik Kepentingan ?
Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, perlu melakukan beberapa tindakan yaitu:
- Menetapkan batasan antara tugas dan wewenang pengurus koperasi dan jabatan lain yang diemban.
- Menetapkan kode etik yang jelas dan terbuka bagi semua anggota koperasi.
- Melakukan pengawasan dan audit keuangan yang ketat untuk memastikan tidak terdapat tindakan yang merugikan koperasi.
- Melakukan pergantian pengurus koperasi secara berkala untuk mencegah terjadinya kepemimpinan yang berkuasa terlalu lama dan dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pengelolaan koperasi yang baik, profesional, dan efektif.