Ekasulistiyana.web.id – UMR dan UMK adalah singkatan yang sering terdengar pada dunia kerja. Namun, apa sebenarnya arti dari kedua istilah tersebut?
Apa Yang Dimaksud UMR dan UMK?
Dalam dunia kerja, terdapat dua istilah yang sering digunakan yaitu Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kedua istilah ini memiliki perbedaan meskipun terdengar kurang lebih sama. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai UMR dan UMK.
Upah Minimum Regional (UMR)
UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk suatu wilayah tertentu di Indonesia. UMR biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, inflasi, serta biaya hidup warga di daerah tersebut. Adapun peraturan terkait UMR diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP no. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Setiap tahun, pemerintah menetapkan UMR baru untuk setiap daerah di Indonesia.
Dalam penerapannya, UMR ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menetapkan besaran upah karyawan. Sebagai contoh, perusahaan di Jakarta mengikuti UMR Jakarta sebagai dasar penetapan upah untuk karyawannya. Jika terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah UMR, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda atau bahkan pencabutan izin usaha.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Berbeda dengan UMR, UMK adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk wilayah kabupaten/kota di Indonesia. UMK ditetapkan berdasarkan hasil perundingan antara pemerintah daerah dengan serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut.
Penentuan UMK dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, inflasi, serta biaya hidup warga di daerah tersebut. UMK ini biasanya diterapkan pada perusahaan kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan. Meskipun demikian, perusahaan besar atau multinasional juga bisa mengikuti UMK jika beroperasi di wilayah tersebut.
Perbedaan UMR dan UMK
Perbedaan utama antara UMR dan UMK terletak pada siapa yang menetapkannya. UMR ditetapkan oleh pemerintah pusat sedangkan UMK ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, UMR bersifat wajib dan harus diikuti oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan, UMK bersifat pilihan dan biasanya hanya diterapkan pada perusahaan kecil dan menengah.
Dalam hal besaran upah, UMR umumnya lebih tinggi dibandingkan UMK karena UMR menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan biaya hidup di wilayah besar seperti Jakarta atau Surabaya yang lebih mahal dibandingkan dengan wilayah kecil seperti Sidoarjo atau Mojokerto.
Kesimpulan
Dalam dunia kerja, UMR dan UMK menjadi hal yang penting untuk diketahui sebelum kita memutuskan untuk bekerja di suatu perusahaan. Kita harus memastikan bahwa perusahaan tersebut membayar upah yang sesuai dengan UMR dan UMK yang berlaku di wilayahnya. Sebagai karyawan, kita berhak untuk mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan kondisi dan standar hidup di daerah tersebut. Selain itu, sebagai perusahaan, mematuhi UMR dan UMK juga dapat meningkatkan kesejahteraan para karyawan sehingga produktivitas kerja dapat meningkat.
Apa yang Dimaksud UMR dan UMK?
UMR dan UMK adalah dua istilah yang sering digunakan dalam hal upah di Indonesia. Berikut adalah beberapa pertanyaan umum seputar UMR dan UMK:
Apa itu UMR?
UMR adalah kependekan dari Upah Minimum Regional. UMR biasanya ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah di setiap provinsi di Indonesia. Upah minimum tersebut berbeda-beda di setiap wilayah provinsi. UMR merupakan upah minimum yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawannya, terlepas dari jenis pekerjaan yang dijalankan.
Apa itu UMK?
UMK adalah kependekan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sama seperti UMR, UMK juga ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan nama kebijakan tersebut, UMK berlaku hanya di tingkat kabupaten/kota. Meski tidak sebesar UMR, UMK juga merupakan upah minimum yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawannya.
Apakah UMR dan UMK sama besarnya?
Tidak, UMR dan UMK tidak sama besarnya. Besarannya tergantung pada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota yang menerapkannya. Biasanya UMR lebih besar dari UMK karena cakupannya lebih luas.
Apa yang terjadi jika perusahaan membayar upah kurang dari UMR atau UMK?
Perusahaan dapat dikenakan sanksi hingga pidana karena melanggar aturan tersebut. Karyawan atau serikat pekerja juga dapat mengajukan gugatan hingga melaporkan ke pihak berwenang atas pelanggaran tersebut.
Jadi, dengan adanya UMR dan UMK ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hak-hak karyawan serta menjamin kesejahteraan ekonomi di tingkat regional. Penting bagi perusahaan dan karyawan untuk mematuhi aturan tersebut guna mencegah permasalahan di masa depan.
Apa yang Dimaksud UMR dan UMK?
