Ekasulistiyana.web.id – Sebagai karyawan, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan istilah UMK dan UMR. Keduanya seringkali digunakan sebagai acuan dalam menentukan gaji atau upah yang diterima oleh karyawan. Meskipun serupa, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara UMK dan UMR. Apa saja perbedaan tersebut? Simak penjelasannya di bawah ini.
Pengertian UMK
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. UMK berbeda-beda untuk setiap wilayah, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi daerah tersebut.
Pengertian UMR
UMR atau Upah Minimum Regional adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah tertentu, seperti Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan sebagainya. UMR ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi wilayah tersebut, dan cenderung lebih tinggi daripada UMK.
Perbedaan utama UMK dan UMR
| UMK | UMR |
|---|---|
| Ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia | Ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah tertentu, seperti Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan sebagainya |
| Berbeda-beda untuk setiap wilayah, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi daerah tersebut | Ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi wilayah tersebut, dan cenderung lebih tinggi daripada UMK. |
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara UMK dan UMR adalah pada penetapan dan wilayah yang diatur. UMK ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk setiap kabupaten/kota, sedangkan UMR ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah tertentu. Selain itu, UMR cenderung lebih tinggi daripada UMK karena wilayah yang diatur juga lebih luas.
Contoh UMK dan UMR
Berikut adalah contoh UMK dan UMR di beberapa wilayah di Indonesia:
| Wilayah | UMK | UMR |
|---|---|---|
| Jakarta | Rp 4.276.349 | Rp 4.276.349 |
| Surabaya | Rp 3.648.000 | Rp 4.276.349 |
| Bali | Rp 2.494.000 | Rp 4.276.349 |
Dari contoh di atas, kita dapat melihat bahwa UMK di setiap wilayah berbeda-beda, sedangkan UMR tetap sama untuk seluruh wilayah yang tercakup.
Kesimpulan
Meskipun seringkali digunakan sebagai acuan dalam menentukan gaji atau upah karyawan, tapi sebenarnya terdapat perbedaan antara UMK dan UMR. UMK ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk setiap kabupaten/kota, sedangkan UMR ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah tertentu. Selain itu, UMR cenderung lebih tinggi daripada UMK karena wilayah yang diatur juga lebih luas. Dengan mengetahui perbedaan antara UMK dan UMR, karyawan dapat lebih memahami hak-hak dan upah yang seharusnya mereka terima.
Apa Bedanya UMK dan UMR?
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)
UMK adalah besaran upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Besaran UMK sendiri ditetapkan melalui keputusan Gubernur setelah mendapat masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di wilayah tersebut. UMK biasanya ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti inflasi, produktivitas tenaga kerja dan tingkat pengangguran di daerah tersebut.
UMR (Upah Minimum Regional)
UMR adalah besaran upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. UMR sendiri ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapat masukan dari Dewan Pengupahan Nasional. Besaran UMR ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti inflasi, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Perbedaan antara UMK dan UMR
Perbedaan utama antara UMK dan UMR terletak pada pihak yang menetapkannya. UMK ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan UMR ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, UMK hanya berlaku di wilayah Kabupaten/Kota yang menetapkannya, sedangkan UMR berlaku di seluruh Indonesia.
Selain itu, besaran UMK dan UMR juga berbeda. UMR biasanya lebih tinggi daripada UMK karena UMR mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan UMK hanya mempertimbangkan kondisi di daerah Kabupaten/Kota yang menetapkannya.
Bagaimana UMK dan UMR Berpengaruh pada Upah Tenaga Kerja?
Kedua jenis upah minimum ini berpengaruh langsung pada besaran upah yang diterima oleh tenaga kerja di Indonesia. Jika UMK atau UMR naik, maka upah tenaga kerja di daerah tersebut juga akan naik. Hal ini tentunya akan berdampak pada biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan di daerah tersebut.
Namun, kenaikan UMK atau UMR juga harus dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi, khususnya kemampuan perusahaan dalam membayar upah yang lebih tinggi kepada tenaga kerjanya. Terlalu tingginya besaran upah minimum dapat membuat perusahaan kesulitan dalam membayar upah karyawan dan akhirnya memilih untuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau bahkan tutup karena tidak mampu bersaing di pasar.
Hafiz – Kesimpulan | Video
Apa Bedanya UMK dan UMR, Yuk Simak Penjelasannya!
Pengertian UMK dan UMR
UMK dan UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Regional. UMK adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk wilayah kabupaten/kota tertentu. Sedangkan UMR adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wilayah yang lebih luas, biasanya regional atau provinsi.
Perbedaan UMK dan UMR
Perbedaan utama antara UMK dan UMR adalah wilayah yang menjadi cakupannya. UMK hanya berlaku di wilayah kabupaten/kota tertentu, sedangkan UMR berlaku di wilayah yang lebih luas seperti regional atau provinsi. Selain itu, besaran nilai UMK dan UMR juga berbeda tergantung dari wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tujuan UMK dan UMR
Tujuan dari penetapan UMK dan UMR adalah untuk melindungi hak-hak buruh dan menjamin adanya upah yang setara dan layak bagi pekerja di wilayah yang ditetapkan. Dalam penetapan UMK dan UMR, pemerintah juga mempertimbangkan faktor inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Implementasi UMK dan UMR
UMK dan UMR biasanya diterapkan pada sektor formal dan meliputi sektor industri, jasa, perdagangan, dan pertanian. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan berada di wilayah yang memiliki UMK sebesar Rp 4 juta per bulan dan memiliki seorang karyawan selama 30 hari kerja dalam sebulan, maka perusahaan tersebut wajib membayar upah karyawan tersebut minimal Rp 4 juta per bulan.
Apa Sanksi yang Diterima Jika Tidak Memenuhi UMK dan UMR?
Jika sebuah perusahaan tidak memenuhi UMK dan UMR, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda, teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, pekerja yang merasa tidak memperoleh upah sesuai dengan UMK dan UMR dapat melaporkan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
Kesimpulan
UMK dan UMR adalah standar upah minimum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak buruh dan menjamin upah yang setara dan layak bagi pekerja. Meskipun terdapat perbedaan cakupan wilayah dan besaran nilai, tujuan penetapan UMK dan UMR sama. Perusahaan yang tidak memenuhi UMK dan UMR dapat dikenakan sanksi berupa denda dan pencabutan izin usaha.