Ekasulistiyana.web.id – Polisi Pisah dari TNI sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Sejarahnya dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia mengalami reformasi. Di masa lalu, fungsi TNI dan Polri sering kali bercampur aduk, sehingga kerap menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, saat ini, Polisi Pisah dari TNI telah diterapkan.
Sejarah Terpisahnya Polisi dan TNI
Pada tanggal 1 April 1999, Presiden BJ Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salinan undang-undang itu kemudian diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Juli 1999 dan selanjutnya disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 21 Juni 2002.
Undang-undang tersebut mengatur tentang Polri sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa Polri adalah lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sebelum terjadinya pemisahan, Polri bergabung dengan TNI dan dikenal sebagai Kepolisian dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kepolisian dan ABRI). Kepolisian dan ABRI didirikan pada tanggal 5 Juli 1949 dan diperkuat dengan adanya UU No. 20 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (PKKM).
Dalam UU PKKM, dijelaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah untuk melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan kejahatan. Sedangkan ABRI, selain melakukan tugas-tugas Kepolisian, juga bertugas sebagai alat pertahanan negara dan keamanan dalam rangka melaksanakan tugas ketertiban dan keamanan yang tidak dapat dilakukan oleh Kepolisian.
Namun, terjadinya pemisahan antara Polri dan TNI tidak terlepas dari latar belakang politik dan sosial pada saat itu. Pada era Orde Baru, peran TNI dalam mempertahankan keamanan dalam negeri dianggap lebih dominan dibandingkan dengan Polri. Hal ini menyebabkan kelebihan wewenang TNI dalam menghadapi isu-isu keamanan yang berkembang di masyarakat.
Dalam situasi politik yang berkembang pada saat itu, terdapat tuntutan dari berbagai kalangan untuk memisahkan Polri dan TNI. Tuntutan tersebut muncul karena Polri dianggap kurang memiliki kewenangan, terutama dalam menghadapi isu-isu keamanan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
Pemisahan antara Polri dan TNI kemudian diwujudkan melalui UU No. 2 Tahun 2002, yang mengatur tentang Polri sebagai lembaga negara yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. UU tersebut juga memberikan kewenangan kepada Polri dalam mengatur dan mengelola tugasnya sebagai lembaga penegak hukum secara mandiri dan profesional.
Meskipun telah terjadi pemisahan antara Polri dan TNI, hubungan antara kedua lembaga tetap bersifat koordinatif dan kolaboratif dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pertahanan dan keamanan negara Indonesia.
Kesimpulan
Pemisahan antara Polri dan TNI pada tahun 1999 bukanlah suatu kebetulan atau tindakan yang spontan. Terdapat berbagai konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi terpisahnya dua lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Pemisahan tersebut kemudian dilakukan melalui UU No. 2 Tahun 2002, yang memberikan wewenang dan kewenangan penuh kepada Polri sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dengan adanya pemisahan tersebut, diharapkan Polri dapat lebih fokus dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang profesional. Namun, tetap diperlukan kerja sama dan kolaborasi antara Polri dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.
Awal Mula Pemisahan TNI & POLRI, Akhiri Kejayaan ABRI | Video
Polisi Pisah dari TNI: Sejarah dan FAQ
Apa itu Polisi Pisah dari TNI?
Polisi Pisah dari TNI adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang mentransformasikan polisi dari bawah kendali TNI menjadi sebuah institusi independen yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kapan Polisi Pisah dari TNI diimplementasikan?
Kebijakan Polisi Pisah dari TNI diimplementasikan pada tanggal 1 April 1999 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Apa alasan di balik kebijakan Polisi Pisah dari TNI?
Kebijakan Polisi Pisah dari TNI dilakukan karena adanya persepsi yang berkembang bahwa TNI terlalu banyak campur tangan dalam urusan domestik dan politik, termasuk dalam keamanan internal. Polisi yang dianggap tidak independen dari TNI juga kurang memiliki ketegasan untuk mengatasi berbagai kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.
Bagaimana Polisi Pisah dari TNI mempengaruhi kedua institusi?
Kebijakan Polisi Pisah dari TNI mempengaruhi kedua institusi dengan memisahkan fungsi dan tanggung jawab antara TNI dan Polri. TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara dan keamanan luar negeri, sementara Polri bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan penegakan hukum.
Apa saja perbedaan antara polisi saat masih dalam kontrol TNI dan setelah Polisi Pisah dari TNI?
Beberapa perbedaan antara polisi saat masih dalam kontrol TNI dan setelah Polisi Pisah dari TNI adalah:
| Kontrol TNI | Polisi Pisah dari TNI |
|---|---|
| Polisi diberi peran sebagai bagian dari TNI | Polisi menjadi institusi independen |
| TNI mengendalikan pelatihan dan rekrutmen polisi | Polri memiliki kontrol penuh atas pelatihan dan rekrutmen polisi |
| TNI ikut campur dalam masalah penegakan hukum | Polri bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum dan keamanan dalam negeri |
Apa saja keuntungan dari kebijakan Polisi Pisah dari TNI?
Beberapa keuntungan dari kebijakan Polisi Pisah dari TNI adalah:
- Polisi memiliki kontrol penuh atas pelatihan dan rekrutmen
- Polisi menjadi institusi independen
- Polisi bertanggung jawab penuh atas masalah penegakan hukum dan keamanan dalam negeri
- Polisi dapat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka
Bagaimana implementasi kebijakan Polisi Pisah dari TNI melalui undang-undang?
Implementasi kebijakan Polisi Pisah dari TNI melalui undang-undang dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:
- Pembentukan Direktorat Jenderal Kepolisian pada tahun 1946
- Pemerintah membentuk Komisi Kepolisian Nasional pada tahun 1960
- Dibentuknya Badan Koordinasi Polisi Militer pada tahun 1974
- Dilembagakan kebijakan Polisi Pisah dari TNI pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Polisi Pisah dari TNI?
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Polisi Pisah dari TNI adalah:
- Kehadiran sisa-sisa praktik polisi politik yang masih terjadi
- Beberapa anggota TNI kemungkinan besar akan merasa kehilangan pengaruh atas Polri
- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran
- Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan
Apa kesimpulan dari kebijakan Polisi Pisah dari TNI?
Kebijakan Polisi Pisah dari TNI membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia dan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghargai pentingnya independensi dan kemandirian institusi kepolisian. Meskipun kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan, implementasi kebijakan Polisi Pisah dari TNI menjadi sukses dan membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.