Pada dasarnya, polisi tidak bisa menilang TNI. Hal ini karena TNI tidak dikategorikan sebagai warga sipil. Setiap tindakan anggota TNI yang melanggar peraturan telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Pada lingkup militer, berlaku Undang Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, sanksi yang diberikan, dan proses peradilan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-undang tersebut, anggota TNI yang melanggar peraturan akan diadili oleh pengadilan militer. Pengadilan militer adalah pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI. Pengadilan militer ini dibentuk untuk memastikan bahwa anggota TNI yang melanggar peraturan mendapatkan hukuman yang setimpal.
Ketika anggota TNI melanggar peraturan, ia akan diadili oleh pengadilan militer. Pengadilan militer akan menilai kasus tersebut dan memberikan hukuman yang sesuai. Hukuman yang diberikan bisa berupa denda, penjara, atau bahkan pemecatan. Jika hukuman yang diberikan adalah penjara, maka anggota TNI tersebut akan dipenjara di penjara militer.
Ketika anggota TNI dipenjara, ia tidak akan ditilang oleh polisi. Hal ini karena pengadilan militer yang akan menangani kasus tersebut. Selain itu, pengadilan militer juga akan mengawasi pelaksanaan hukuman yang diberikan. Jadi, pada dasarnya polisi tidak bisa menilang TNI.
Demikianlah informasi mengenai apakah polisi bisa menilang TNI. Pada dasarnya, polisi tidak bisa menilang TNI karena TNI tidak dikategorikan sebagai warga sipil. Setiap tindakan anggota TNI yang melanggar peraturan telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Jika anggota TNI melanggar peraturan, ia akan diadili oleh pengadilan militer dan dipenjara di penjara militer. Jadi, pada dasarnya polisi tidak bisa menilang TNI. 29 Jan 2023.
